Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 di Medan : Apakah Suatu Kemajuan Hukum Indonesia Dalam Menangani COVID – 19

Abstract

Tujuan dari penulisan jurnal ini adalah untuk mengetahui apakah kebijakan PPKM level 4 yang diberlakukan, merupakan suatu kemajuan hukum di Indonesia untuk menangani pandemi COVID– 19, khususnya diluar pulau Jawa dan Bali seperti yang diterapkan di Medan, Sumatera Utara. Kemudian akan ditawarkan kebaruan sebagai solusi dari adanya permasalahan yang timbul akibat adanya kebijakan tersebut dengan metode yuridis normatif yang mengacu dan berpedoman pada peraturan perundang– undangan yang relevan, serta didukung bahan sekunder yang diperoleh dari berbagai referensi. Penyebaran COVID – 19 yang semakin memburuk, nyatanya tidak hanya berdampak pada kesehatan manusia saja, tetapi juga pada semua aspek kehidupan masyarakat, yang sudah seharusnya membutuhkan respon cepat dengan langkah antisipatif juga preventif dari pemerintahan Indonesia. Penyebaran COVID – 19 yang bergerak begitu cepat melalui sistem pernapasan manusia satu sama lain kemudian dari satu daerah ke daerah lain. Melihat fakta hukum yang ada bahwa selama ini hanya penanganan penyebaran COVID – 19 di pulau Jawa dan Bali saja sangat cepat dalam pembaharuan perkembangannya, sedangkan percepatan penanganan yang dilakukan pemerintah di luar pulau Jawa dan Bali, seperti  di Kalimantan, Sumatera, Sulawesi dan provinsi lainnya sangat jarang diberitahukan secara resmi oleh pemerintah perkembangannya. Sebagai akibat dari fakta hukum tersebut, angka penyebaran COVID- 19 di luar pulau Jawa dan Bali yang ternyata juga semakin melonjak kasusnya dan tidak bisa dikendalikan, tidak diketahui secara pasti dan berkala oleh masyarakat Indonesia. Kebijakan yang diterapkan di luar Jawa – Bali juga sebagai indikator pemerataan penanganan COVID- 19 disamping kasus yang terus meningkat.