KEADILAN TERHADAP PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 (Studi Putusan MK Nomor 55/PUU-XVIII/2020 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum)

Abstract

Penelitian ini bermaksud menjawab dua pertanyaan terkait Keadilan terhadap Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 (Studi Putusan MK Nomor 55/PUU-XVIII/2020 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum). Pertama, ratio decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020 tentang pengujian Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Kedua, akibat hukum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020 dalam perspektif keadilan bagi partai politik peserta pemilihan umum tahun 2024. Dalam penelitan ini tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (Statute approach), pendekatan konseptual (Conceptual approach), dan studi kasus (Case approach). Hasil penelitian menunjukkan Putusan Nomor 55/PUU-XVIII/2020 membagi kualifikasi partai politik calon peserta pemilu 2024 menjadi dua yaitu : Pertama, politik yang hanya diverifikasi secara administrasi. Kedua, partai politik yang dilakukan verifikasi secara administrasi dan faktual. Putusan MK Nomor 55/PUU-XVIII/2020 sama sekali tidak memenuhi aspek keadilan, sebab adanya pemberlakuan yang diterapkan bagi partai politik parlemen maupun partai politik non-parlemen dalam hal verifikasi. Hal tersebut menunjukkan bahwa MK menempatkan sesuatu tidak proporsional dan diskriminasi terhadap calon peserta pemilu dan di sisi lain memberikan privilege bagi calon peserta pemilu lainnya. Ketidakadilan tersebut tercermin dalam putusan yang pada pokoknya partai politik parlemen tidak perlu diverifikasi secara faktual untuk pemilu berikutnya. Hal tersebut dinilai diskriminatif serta adanya perlakuan berbeda terhadap partai politik parlemen dan partai politik nonparlemen sebagai calon peserta pemilu tahun 2024.