IMPLEMENTASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA BERDASARKAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 20 TAHUN 2018 (Studi Kasus pada Desa Bangsalan Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali)

Abstract

Pengelolaan Keuangan adalah Segala bentuk kegiatan administrasi yang dilakukan dalam bentuk beberapa tahapan yang meliputi : perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan serta pengawasan yang kemudian diakhiri dengan pertanggungjawaban terhadap siklus keluar masuknya dana/uang pada kurun waktu satu tahun anggaran. Dalam hal pendanaan pemerintah desa mendapatkan dana APBD kabupaten/kota yang terdiri dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa). Dana yang dialokasikan kabupaten/kota ke desa disebut Alokasi Dana Desa (ADD). Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pemahaman terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 oleh Pemerintah Desa Bangsalan Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Informan penelitian antara lain Kepala Desa Bangsalan, Sekretaris Desa Bangsalan, Kepala Urusan Keuangan Desa Bangsalan, Kepala Urusan Perencanaan Desa Bangsalan, Badan Permusyawaratan Desa Bangsalan. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan wawancara langsung dengan narasumber dan observasi kinerja perangkat desa Bangsalan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi pengelolaan keuangan Desa Bangsalan sudah baik dalam pelaksanaan tugasnya Kaur Keuangan hanya dibantu staf Operator yang bertugas dalam penginputan data ke sistem. Walaupun demikian tidak menjadi penghambat dalam proses pengelolaan keuangan. Dalam tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban juga sudah berjalan dengan baik.