BAKAMLA: HARAPAN PENEGAKAN HUKUM DI WILAYAH LAUT INDONESIA

Orin Gusta Andini, Lisa Aprilia Gusreyna, Surya Eriansyah

Abstract


Artikel ini bertujuan untuk menguraikan permasalahan penegakan hukum di wilayah laut Indonesia dan menakar urgensi Badan Kemaanan Laut atau Bakamla sebagai “one door system†pencegahan dan penanganan pelanggaran di wilayah laut Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normative dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konsep. Hasil penelitian menunjukkan bahwa selama ini penyelundupan hasil-hasil laut sampai kegiatan penangkapan ikan tidak dilaporkan dan tidak diatur, bahkan, berbagai pelanggaran di wilayah laut belum seluruhnya diproses oleh aparat yang berwenang. Hal itu dikarenakan adanya tumpang tindih berbagai kebijakan yang berakibat pada ketidakjelasan tata kelola dan penegakan hukum di wilayah laut Indoensia. Banyaknya instansi yang sectoral yang ada membawa dampak tumpang tindih dalam pengelolaan maupun penegakan hukum. Oleh karena itu, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia (PKKPH) diharapkan dapat mempertegas peran Bakamla sebagai koordinator penegak hukum di wilayah laut Indonesia agar penegakan hukum di wilayah laut Indonesia dilakukan dengan one door system.

References


Andini, Orin Gusta. 2022. “Urgensi Keterlibatan Lpsk Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi.†Seminar Nasional Hukum, Sosial Dan Ekonomi (Sanksi 2022) 119–28.

Andini, Orin Gusta, Nilasari Nilasari, and Andreas Avelino Eurian. 2023. “Restorative Justice in Indonesia Corruption Crime : A Utopia.†Legality Jurnal Ilmiah Hukum 31(1):72–90.

Andini, Orin Gusta, Anugrah Pradana, Lisa Aprillia Gusreyna, and Surya Eriansyah. 2023. “Stagnation Criminal Law Enforcement Determination Change Omnibus Law Act Post.†21(1). doi: https://doi.org/10.35905/diktum.v21i1.5067.

Aryani, Christina. 2021. “Mendorong Lahirnya RUU Keamanan Laut Dalam Penguatan Sistem Keamanan Laut Nasional.†Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia 3(2):155–73. doi: 10.14710/jphi.v3i2.155-173.

Azis, Abdul, Nazili, and Tri R, Setyawanto. 2016. “Kewenangan Badan Keamanan Laut (Bakamla) Dalam Pelaksanaan Pengamanan Di Wilayah Perairan Indonesia.†Diponogoro Law Journal 5(3).

Bormasa, Adolof, John Dirk Pasalbessy, and Erwin Ubwarin. 2022. “Penegakan Hukum Di Wilayah Laut Pada Wilayah Perbatasan Negara.†PATTIMURA Legal Journal 1(1):30–43. doi: 10.47268/pela.v1i1.5902.

Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2023. “Penegakan Hukum Di Wilayah Laut Indonesia.†HUMAS FH UI. Retrieved (https://law.ui.ac.id/penegakan-hukum-di-wilayah-laut-indonesia/).

Gusta, Orin, Mahendra Putra, Nilasari Nilasari, and Garin Bintang. 2023. “The Impact of Covid-19 Pandemic on Effective Electronic Criminal Trials : A Comparative Study.†Journal of Human Rights and Legal System 3(2):185–209.

Ilham, Muhammad, Nirwan Moh. Nur, and Nasrun Hipan. 2022. “Kedudukan Badan Keamanan Laut (Bakamla) Dalam Penegakkan Hukum Di Wilayah Laut Indonesia.†Jurnal Yustisiabel 6(1):55. doi: 10.32529/yustisiabel.v6i1.1591.

Irwansyah. 2020. Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel. Vol. 1. 1st ed. edited by Ahsan Yunus. Yogyakarta: Mitra Buana Media.

Kurnia, Mahendra, Putra. 2011. Hukum Dan Kewilayahan. 1st ed. Malang: UB Press.

Marpaung, Leden. 2005. Asas Teori Praktik Hukum Pidana. Cetakan Ke. Jakarta: Sinar Grafika.

Rachelliana, Nanik Trihastuti, and Lazarus Setyawanta, Tri. 2016. “Implementasi Hak Pengejaran Seketika Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perikanan Sesuai Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut Tahun 1982.†Diponogoro Law Journal 5(4).

Raharjo, Sajipto. 2009. Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis. Yogyakarta: Genta Publishing.

Samiaji, Ranu. 2015. “Harmonisasi Kewenangan Lembaga Negara Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Illegal Fishing Di Perairan Indonesia.†Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya 9(9).

Supramono, Gatot. 2011. Hukum Acara Pidana & Hukum Pidana Di Bidang Perikanan. 1st ed. Jakarta: Rineka Cipta.

Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan

Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 Tentang Badan Keamanan Laut

Peraturan Kepala Badan Keamanan Laut Nomor PER001/KEPALA/BAKAMLA/ V/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Keamanan Laut

Peraturan Badan Keamanan Laut Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Penindakan Hukum


Refbacks

  • There are currently no refbacks.